Pasal 94

( 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan pasal 92 dilakukan oleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana

terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

(3) Pidana

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak

pidana:

• dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
• dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
• dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau
• dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

(4) Dalam hal tindak pidana dilakukan atau

diperintahkan oleh personel pengendali korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimum dan pidana denda maksimum yang masing-masing ditambah dengan pidana pemberatan 2 I 3 (dua pertiga).

(5) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi

adalah pidana denda maksimum ditambah dengan pidana pemberatan 2 I 3 (dua pertiga).