Pasal 85

PPNS Kekarantinaan Kesehatan berwenang:

• menerima laporan tentang adanya tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan;
• mencari keterangan dan alat bukti;
• melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
• melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
• memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan;
• menahan, memeriksa, dan menyita dokumen;
• menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
• memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan;
• memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
• mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
• melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan;

1. mengambil foto dan sidik jari tersangka;

• meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
• menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan; dan/atau
• mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Pasal 86. . .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA