Pasal 41

(1) Setiap Awak, Personel, dan penumpang:

• yang datang dari negara endemis, negara Terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan adanya vaksinasi; atau
• yang akan berangkat ke negara endemis, negara Terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan adanya vaksinasi, wajib memiliki sertifikat vaksinasi internasional yang masih berlaku.

(2) Setiap Awak, Personel, dan/atau penumpang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang tidak memiliki sertilikat vaksinasi internasional dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

(3) Setiap Awak, Personel, dan/atau penumpang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak memiliki sertilikat vaksinasi internasional, dilakukan penundaan keberangkatannya oleh pejabat Karantina Kesehatan.

(4) Terhadap Awak, Personel, dan/atau penumpang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan vaksinasi sesuai persyaratan dan standar yang berlaku.

(5) Ketentuan

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Ketentuan mengenai tata laksana vaksinasi dan

pemberian sertifikat vaksinasi internasional diatur dengan Peraturan Menteri.

(6) Apabila Awak, Personel, dan/atau penumpang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak pemberian vaksin maka Pejabat Karantina Kesehatan berwenang mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat imigrasi untuk dilakukan pembatalan pemberangkatan.