Pasal 7

Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin perlu untuk memberlakukan yurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2, apabila :

Kejahatan tersebut dilakukan di dalam wilayah Negara yang bersangkutan;
Kejahatan tersebut dilakukan di atas pesawat terbang berbendera Negara yang bersangkutan atau pesawat terbang terdaftar berdasarkan peraturan perundang- undangan Negara yang bersangkutan pada saat kejahatan tersebut dilakukan;
Perbuatan tersebut dilakukan oleh warga negara dari Negara yang bersangkutan.

Suatu Negara Pihak dapat juga memberlakukan yurisdiksinya terhadap setiap tindakan tersebut apabila:

Kejahatan tersebut ditujukan kepada atau yang berakibat pada pelaksanaan kejahatan yang mengacu pada Pasal 2, ayat 1, sub-ayat (a) atau (b), di dalam wilayah atau terhadap warga negara dari Negara yang bersangkutan;
Kejahatan tersebut ditujukan kepada atau yang berakibat pada pelaksanaan keiahatan yang mengacu kepada Pasal 2 ayat 1, sub-ayat (a) atau (b), terhadap fasilitas Negara atau fasilitas pemerintah Negara tersebut di luar negeri, termasuk perwakilan diplomatik atau konsuler Negara yang bersangkutan;
Kejahatan tersebut ditujukan terhadap atau berakibat pada kejahatan yang mengacu pada Pasal 2, ayat 1, sub-ayat (a) atau (b), dilakukan sebagai upaya untuk memaksa Negara yang bersangkutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;
Kejahatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berkewarganegaraan yang biasa bertempat tinggal di dalam wilayah Negara yang bersangkutan;

Kejahatan tersebut dilakukan di atas pesawat yang dioperasikan oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan.

Pada saat pengesahan, penerimaan, persetujuan, atau aksesi Konvensi ini, setiap Negara Pihak wajib memberitahukan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai yurisdiksi yang telah diberlakukan Negara tersebut sesuai dengan ayat 2. Jika kemudian ada perubahan, Negara Pihak yang bersangkutan wajib dengan segera memberitahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Setiap Negara Pihak juga wajib mengambil tindakan-tindakan bilamana perlu untuk memberlakukan yurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 dalam hal apabila tersangka pelaku berada di dalam wilayahnya dan Negara tersebut tidak mengekstradisi orang tersebut kepada Negara Pihak lainnya yang telah memberlakukan yurisdiksinya sesuai dengan ayat 1 atau 2.
Apabila lebih dari satu Negara Pihak mengklaim yurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2, Negara-negara Pihak terkait akan mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka dengan cara yang sesuai, khususnya mengenai persyaratan untuk penuntutan dan modalitas bantuan hukum timbal balik.
Tanpa merugikan kaidah-kaidah umum hukum internasional, Konvensi ini tidak mengesampingkan penerapan setiap yurisdiksi kejahatan yang diberlakukan oleh suatu Negara Pihak sesuai dengan hukum nasionalnya.

← Pasal 6 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 8 →