Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDERAGIRI HILIR DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI SUMATERA TENGAH

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1965

TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDERAGIRI HILIR DENGAN

MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956, TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN

PROPINSI SUMATERA TENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketetanegaraan pembentukan

Daerah Tingkat II Inderagiri berdasarkan Undang-undang No. 12

tahun 1956, Lembaran-Negara tahun 1956 No. 25, perlu ditinjau

kembali;

• bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya

pemerintahan serta persiapan-persiapan yang telah jauh, sebagian dari

wilayah Daerah Tingkat II Inderagiri yang meliputi wilayah kecamatan

Tempuling, Tembilahan, Kateman, Gunung Anak Serka, Mandah,

Kuala Inderagiri, Enok dan reteh perlu dipisahkan untuk dijadikan

Daerah Tingkat II yang baru yaitu Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir

yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), 18, 20 dan 21 ayat (1) Undang-undang Dasar;

1. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.

2. seperti itu telah diubah dan ditambah;

3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) (Lembaran-

Negara tahun 1959 No. 129) dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960

(disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6);

1. Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No.

25);

Dengan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir

dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otnom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi

Sumatera Tengah.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Membentuk Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir yang meliputi

wilayah kecamatan:

1. Tempuling,

2. Tembilahan,

3. Kateman,

4. Gunung Anak Serka,

5. Mandah,

6. Kuala Inderagiri,

7. Enok dan

8. Reteh,

yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Inderagiri, dimaksud dalam

Undang-undang No. 12 tahun 1956.

(2) Daerah Tingkat II Inderagiri dimaksud dalam Undang- undang No.

12 tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu,

setelah sebagian wilayahnya dipisahkan dimaksud pada ayat (1),

sehingga wilayahnya meliputi wilayah kecamatan:

1. Rengat,…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Rengat,

2. Siberida,

3. Pasir penyu,

4. Paranap

5. Kuantan Tengah,

6. Kuantan Mudik,

7. Kuantan Hilir,

8. Cerenti, dan

9. Singingi.

Pasal 2.

(1) Pemerintah Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu berkedudukan di

Rengat.

(2) Pemerintah Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir berkedudukan di

Tembilahan.

Pasal 3.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun

1957, pasal 7 ayat (1), Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6, junctis

Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Inderagiri

Hulu dan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir masing-masing terdiri atas 20

orang anggota.

Pasal 4.

Bagi masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1, berlaku

ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 12 tahun 1956, sepanjang

ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB II...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB II.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 5.

Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-perundangan Negara atau

Daerah yang berlaku bagi Daerah Tingkat II Inderagiri, mutatis-mutandis

berlaku bagi Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir sampai pada saat

ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.

Pasal 6.

Kepala Daerah Tingkat II inderagiri pada saat Undang-undang ini

berlaku tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu.

Pasal 7.

(1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Inderagiri, tetap

sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu, dengan ketentuan bahwa:

• anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu yang bertempat tinggal pokok

di dalam wilayah Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir, berhenti

sebagai anggota.

• anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu yang tidak memenuhi syarat

tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960

(disempurnakan); Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6 atas usul

Kepala Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu diberhentikan oleh

Kepala Daerah Tingkat I Riau.

(2) Lowongan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada

ayat (1) huruf a dan b diisi menurut ketentuan yang berlaku.

(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

dimaksud pada ayat (1) huruf a, oleh Kepala Daerah Tingkat I Riau

diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Gotong Royong Tingkat II Inderagiri Hilir, yang wilayahnya

mencakup tempat tinggal pokok anggota yang bersangkutan,

kecuali, apabila ia tidak memenuhi syarat tersebut pada ayat (1)

huruf b.

Pasal 8.

Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat II Inderagiri

Hilir oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk penguasa yang dimaksud pada

pasal 75, ayat (5), Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Pasal 9.

(1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah

Harian Daerah Tingkat II Inderagiri tetap sebagai anggota Badan

Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu, dengan

ketentuan bahwa:

• anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Inderagiri,

yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena

mengingat kepentingan wilayah yang kini telah diliputi oleh

Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir, atas usul Kepala Daerah

Tingkat II Inderagiri Hulu, diberhentikan sebagai anggota,

• anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Inderagiri,

yang tidak memenuhi syarat dimaksud dalam pasal 10 Penetapan

Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), serta syarat

sebagaimana berlaku bagi keanggotaan Dewan Perwakilan rakyat

Daerah…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Daerah Gotong Royong dimaksud pada pasal 7, atas usul Kepala

Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu setelah mendengar

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

yang bersangkutan, diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I

Riau.

(2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada

ayat (1) huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.

(3) Anggota Badan Pemerintah Harian dimaksud pada ayat (1) huruf a,

oleh Kepala Daerah Tingkat I Riau diangkat menjadi anggota

Badan Pemerintah Harian dari Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir,

kecuali apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1)

huruf b.

Pasal 10.

(1) Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara

timbal-balik, Kepala Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu

menyerahkan kepada Kepala Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir:

• pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Daerah

Tingkat II Inderagiri Hilir sebagai tenaga pangkal pada saat

pelaksanaan pembentukan,

• tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak

lainnya yang menjadi hak-milik atau dikuasai oleh Daerah

Tingkat II Inderagiri, apabila barang-barang itu terdapat, terletak

atau berfungsi dalam Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir,

• alat pengangkutan di laut atau di sungai dan perlengkapannya;

• alat pengangkutan di darat,

• surat-…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan

rutine yang telah tersedia,

• perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan

dan barang bergerak lainnya.

(2) Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlunya

dilakukan dengan perantaraan penjabat yang ditunjuk oleh Kepala

Daerah Tingkat I Riau.

Pasal 11.

(1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah

Tingkat II Inderagiri Hilir, dalam jangka waktu tiga tahun

diusahakan pembiayaannya.

(2) Penyediaan pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) juga

diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan

atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah

Tingkat II Inderagiri Hilir.

BAB II.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 12.

Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan

oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 1965.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 1965.

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 49

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1965

tentang

PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDERAGIRI HILIR DENGAN

MENGUBAH UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1956 TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN

DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH.

UMUM

1. Undang-undang ini mengubah Daerah Tingkat II Inderagiri dengan memisahkan

sebagian wilayahnya, yang meliputi 8 (delapan) kecamatan. Wilayah yang

dipisahkan itu dibentuk menjadi Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir, sebagai badan

hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dengan

keuangan sendiri.

1. Untuk Daerah Tingkat II Inderagiri yang sebagian wilayahnya telah dipisahkan itu

dipakai nama Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu.

1. Pada penetapan wilayah itu Daerah Tingkat Inderagiri Hilir diikuti batat-batas

wilayah kecamatan dalam lingkungan wilayah Daerah Tingkat II Inderagiri.

1. Sebagai ibukota Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir ditetapkan di Tembilahan,

bekas ibukota "Kewedanaan Tembilahan".

1. Jalan pikiran yang diuraikan diatas menjadi dasar pula dalam menetapkan

kedudukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.

Kepala Daerah dan para anggota Badan Pemerintah Harian i.c. Inderagiri Hulu.

Dalam pada itu dengan sendirinya untuk mengadakan penyegaran, maka pejabat-

pejabat Pemerintah Daerah yang tidak sesuai atau tidak dapat lagi mengikuti

jalannya Revolusi, seperti bekas anggota partai/organisasi terlarang, Revolusi,

seperti kontra revolusi, yang tidak dapat membuktikan kesetiaannya terhadap

Panca Sila sebagai falsafah Negara, tidak turut serta aktif melaksanakan Manipol-

Usdek, perlu diberhentikan untuk diganti dengan tenaga-tenaga baru yang

progresif revolusioner, serta mewakili golongan/aliran yang hidup dalam daerah.

1. Untuk…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Untuk Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan sendirinya perlu dibentuk alat-

perlengkapan Darurat yang baru. Sebelum pengangkatan Kepala Daerah menurut

prosedure yang biasa. Menteri Dalam Negeri menunjuk seorang Penguasa, seperti

dimaksud pada pasal 8, yang menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban

Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan-

perundangan yang berlaku.

1. Penyusunan Peraturan ini dilakukan dengan berpegang pada Undang-undang No.

12 tahun 1956, seraya mengubah itu seperlunya, agar perwujudan dua Daerah

Tingkat II dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dalam bentuk dan isinya.

Penyeragaman isi rumah tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan

ketentuan tersendiri.

1. Hal yang memerlukan perhatian pula ialah pengusahaan pembiayaan untuk

perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat II yang baru dibentuk.

Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun pertama Pemerintah Pusat dapat

membantu mendorong Pemerintah Daerah menyediakan biaya-biayanya.

1. Keperluan perlengkapan pertama itu tidak saja meliputi organisasi Daerah Tingkat

II Inderagiri Hilir, melainkan juga tiap organisasi dinas/jawatan vertikal, yang

sebagai akibat pembentukan ini dipecah menjadi dua organisasi yang harus

dibangun secara memadai.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2

Lihat penjelasan umum.

Pasal 3

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan hasil

sensus penduduk yang baru lalu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Gotong Royong Daerah Tingkat II akan berjumlah 15 untuk Daerah Tingkat II

Inderagiri Hulu dan 20 untuk Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir.

Mengingat…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat bahwa Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir sampai saat perubahan wilayah telah

memiliki 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, maka wajarlah

bahwa dalam kelanjutan jumlah anggota itu tidak dikurangi.

Pasal 4, 5 dan 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong termaktub

pada pasal 3 dan 4 Peraturan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan). Makna

pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menepati ketentuan tersebut.

Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat Kepala Daerah yang

bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan seperti dimaksud pada angka 5

penjelasan umum, harus diberhentikan. Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh

mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang berlaku bagi anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, berlaku pada bagi anggota Badan

Pemerintah Harian.

Selain persyaratan keanggotaan Badan Pemerintah Harian berdasarkan pasal 10

Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) juncto pasal 3 Peraturan

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1960, dalam Undang-

undang ini diperlukan pula persyaratan perjuangan sebagaimana berlaku bagi

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.

Pasal 10, 11, 12 dan 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2754