Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG LANDREFORM (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NO. 63) MENJADI UNDANG UNDANG

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1964

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NO. 5 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG LANDREFORM

(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NO. 63) MENJADI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu diadakan peraturan tentang pengeluaran surat hutang-

landreform sebagai cara pembayaran ganti kerugian dari tanah-tanah

yang dalam rangka pelaksanaan landreform diambil oleh Pemerintah

berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 56 Prp tahun

1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 174) jo. Peraturan

Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No.

280);

• bahwa Presiden dengan menggunakan pasal 22 ayat 1 Undang- undang

Dasar telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang No. 5 tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform

(Lembaran-Negara tahun 1963 No. 63);

• bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu

disahkan menjadi Undang-undang.

Mengingat : 1. Pasal-pasal 5, 20 dan 33 ayat 2 Undang-undang Dasar;

1. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960

No. 31) jo Keputusan Presiden No. 139 tahun 1964.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :..

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN

PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN

1963 TENTANG SURAT HUTANG LANDREFORM (LEMBARAN-

NEGARA TAHUN 1963 NO. 63) MENJADI UNDANG-UNDANG,

DENGAN BEBERAPA PERUBAHAN HINGGA BERBUNYI:

Pasal 1.

(1) Yayasan Dana Landreform yang didirikan dengan akte notaris

tanggal 25 Agustus 1961 No. 110 dengan jaminan Pemerintah,

dalam hal ini Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan

Pengawasan diberi kuasa untuk mengeluarkan Surat Hutang

Landreform setinggi-tingginya 90% (sembilan puluh persen) dari

seluruh jumlah ganti kerugian dari tanah-tanah yang dalam rangka

pelaksanaan landreform diambil oleh Pemerintah berdasarkan

ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960

(Lembaran-Negara tahun 1960 No. 174) jo Peraturan Pemerintah

No. 224 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 280);

(2) Yang berhak menerima Surat Hutang Landreform hanya lah para

bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan ketentuan

Peraturan-peraturan tersebut pada ayat 1 pasal ini diambil oleh

Pemerintah.

(3) Pemberian Surat Hutang Landreform dimulai pada tanggal 24

September 1963 dan diadakan dalam lembaran atas unjuk dari Rp.

1.000,- (seribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp.

10.000,- (sepuluh ribu rupiah), menurut cara yang akan ditetapkan

lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Agraria (selanjutnya di

dalam Undang-undang ini disebut Menteri).

Pasal 2…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

(1) Surat Hutang Landreform berbunga 5% (lima persen) dalam satu

tahun dan dibayar atas kupon tahunan pada waktu-waktu yang akan

ditetapkan oleh Menteri, untuk pertama kalinya pada tanggal 14

September 1964.

(2) Kupon-kupon tahunan yang tidak diminta pembayarannya menjadi

kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sesudah tanggal jatuhnya

kupon-kupon tersebut.

(3) Jika kelambatan di dalam meminta pembayaran kupon-kupon

tahunan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini

disebabkan karena hal-hal di luar kemampuan yang berhak

menerimanya, maka Menteri dapat memerintahkan dilakukannya

pembayaran kupon-kupon tersebut, biarpun tenggang waktu 5 tahun

itu sudah lampau.

Pasal 3.

(1) Surat Hutang Landreform dilunaskan a pari setiap tahun, untuk

pertama kali dalam tahun 1965 jika perlu dengan cara undian,

paling lama dalam 12 (dua belas) tahun pada waktu-waktu dan

menurut cara-cara yang akan ditetapkan oleh Menteri, dengan

ketentuan bahwa pelunasan itu dapat dipercepat,

(2) Untuk setiap kali pelunasan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 1

pasal ini pada azasnya disediakan seperdua belas dari jumlah

seluruh Surat Hutang Landreform, yang akan terdiri dari barang-

barang modal dari Pemerintah guna pembangunan industri dan/atau

uang tunai.

(3) Hak…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Hak untuk menagih Surat Hutang Landreform yang telah disediakan

untuk dilunaskan menjadi hilang setelah lewat 5 (lima) tahun

sesudah tanggal pelunasan Surat Hutang Landreform tersebut.

(4) Jika kelambatan di dalam mengambil pelunasan Surat Hutang

Landreform sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal ini

disebabkan karena hal-hal di luar kemampuan yang berhak

menerimanya, maka Menteri dapat memerintahkan diberikannya

pelunasan yang bersangkutan, biarpun tenggang waktu 5 tahun itu

sudah lampau.

(5) Surat Hutang Landreform tidak akan berbunga lagi setelah terundi

untuk dilunaskan.

Pasal 4.

(1) Kesempatan untuk menukar Surat Hutang Landreform yang telah

terundi dengan barang-barang modal sebagai mana dimaksudkan

dalam pasal 3 ayat 2 diberikan pertama-tama kepada bekas pemilik

tanah dan jika ia telah meninggal kepada ahli warisnya yang

memegang Surat Hutang Landreform yang bersangkutan, secara

bersama-sama atau sendiri-sendiri, dalam jumlah nominal yang

sesuai, menurut cara yang akan ditetapkan oleh Menteri.

(2) Jika bekas pemilik tanah atau ahli warisnya itu tidak

mempergunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk

menukar Surat Hutang Landreform dengan barang-barang modal

sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 pasal ini, maka kepada

pemegang Surat Hutang Landreform lainnya diberikan kesempatan

pula untuk melakukan penukaran itu jika ternyata bahwa barang-

barang modal tersebut masih ada sisanya.

(3) Oleh…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Oleh Menteri ditetapkan jenis dan harga barang-barang modal yang

dalam tahun yang bersangkutan disediakan untuk ditukar dengan

Surat hutang Landreform.

Pasal 5.

Kupon-kupon tahunan dan pelunasan sebagai yang dimaksudkan dalam

pasal 2, 3 dan 4 dapat ditukar dengan uang pada semua kantor Bank

Koperasi Tani dan Nelayan dan Badan-badan lain di Indonesia yang akan

ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang akan ditetapkan olehnya.

Pasal 6.

(1) Surat Hutang Landreform tidak dikenakan wajib-simpan pada salah

satu Bank-Penyimpanan-Efek, sebagaimana dimaksudkan dalam

pasal 7, "Peraturan Devisen 1940" (Staatsblad tahun 1940 No. 291).

(2) Surat Hutang Landreform tidak diperkenankan dijadikan jaminan

untuk mendapatkan kredit dari bank-bank atau lembaga-lembaga

perkreditan lainnya, kecuali dengan izin Menteri, tetapi hanya untuk

keperluan melanjutkan suatu perusahaan yang sudah mulai

dibangun oleh yang mempunyai Surat Hutang Landreform itu dan

mengalami kekurangan modal yang tidak dapat dipenuhi dengan

jalan lain.

Pasal 7.

Dalam melaksanakan "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Staatsblad

tahun 1925 No. 319) dan "Ordonansi Pajak Pendapatan 1944" (Staatsblad

tahun 1944 No. 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah - terakhir

dengan Undang-undang No. 13 Prp tahun 1959 dan Undang-undang No.

16 Prp tahun 1959 - maka:

• Surat…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Surat Hutang Landreform bagi pemegang pertama dianggap tetap

mempunyai nilai pari;

• berhubung dengan ketentuan pada huruf a, kerugian yang oleh

pemegang pertama diderita karena penjualan atau pengoperan Surat

Hutang Landreform yang dipunyainya tidak diperhatikan.

Pasal 8.

(1) Surat Hutang Landreform ditanda-tangani oleh Menteri, selaku

Ketua Dewan Pengawas Yayasan Dana Landreform dan Ketua

Dewan Pengurus Yayasan tersebut serta didaftarkan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan atau menurut cara lain yang disetujui oleh

Badan Pemeriksa Keuangan, sebelum dikeluarkan. Dari pendaftaran

tersebut diberikan bukti pendaftaran.

(2) Tentang Surat Hutang Landreform yang dikeluarkan, dibuat

perhitungannya yang diberitahukan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Gotong Royong setelah diperiksa dan disetujui oleh Badan

Pemeriksa Keuangan.

(3) Surat Hutang Landreform yang sudah diterima kembali karena

pelunasan dan kupon yang sudah dibayar, setelah dibuat tidak

berlaku dikirimkan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa

Keuangan untuk dimusnakan sehingga tidak dapat digunakan lagi

dalam peredaran.

Pasal 9…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9.

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan Surat

Hutang Landreform, termasuk pembayaran bunga dan pelunasannya,

dibebankan pada Anggaran Yayasan Dana Landreform dengan jaminan

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan

dan Pengawasan.

Pasal 10.

Segala surat pendaftaran, kwitansi-kwitansi, pemastian-pemastian

perjanjian dan lain-lain yang dibuat untuk menjalankan Undang-undang

ini bebas dari materai.

Pasal 11.

Untuk Surat Hutang Landreform dan kupon bunga yang hilang atau

musnah dapat dibeli gantinya menurut peraturan yang ditetapkan oleh

Menteri.

Pasal 12.

Hal-hal yang belum diatur guna pelaksanaan Undang-undang ini

ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai

daya surut sampai tanggal 22 Juni 1963.

Agar...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juni 1964.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. J. LEIMENA.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juni 1964.

WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

ttd

SANTOSO S.H.

Brig. Jend. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 61

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1964

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NO. 5 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG LANDREFORM

(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1963 NO. 63).MENJADI UNDANG-UNDANG.

PENJELASAN UMUM.

Di dalam Undang-undang Pokok Agraria (Pasal 17) ditentukan, bahwa kepada

para bekas pemilik tanah yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan

landreform akan diberikan ganti-kerugian. Ganti-kerugian itu akan diberikan sejumlah

10% dalam bentuk uang simpanan Bank Koperasi Tani dan Nelayan, sedang sisanya

berupa Surat Hutang Landreform (pasal 7 Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961)

Berhubung dengan itu maka perlu diadakan suatu peraturan yang memberi

ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pengeluaran Surat-surat

Hutang Landreform tersebut, karena pengeluaran Surat-surat Hutang Landreform itu

merupakan suatu cara pembayaran ganti kerugian oleh Pemerintah, maka biaya biaya

yang bersangkutan, termasuk pembayaran bunga dan pelunasannya, merupakan suatu cara

pembayaran ganti kerugian oleh Pemerintah, maka biaya-biaya yang bersangkutan,

termasuk pembayaran bunga dan pelunasannya, merupakan beban pemerintah yang

didalam hal itu mempergunakan Yayasan Dana Landreform, yang merupakan badan yang

bertugas melaksanakan pembiayaan Landreform (pasal 9). Maka peraturan yang

dimaksudkan itu haruslah berbentuk undang-undang.

Oleh karena tanah-tanah yang terkena peraturan Landreform itu sudah mulai

dikuasai oleh Pemerintah sejak tanggal 24 September 1961 dan sebagian bahkan sudah

dibagi-bagikan kepada para petani yang berhak menerimanya, maka sudah selayaknya

kiranya jika ganti kerugian tersebut diatas kepada para bekas pemiliknya diberikan

secepat mungkin, yaitu dimulai pada tanggal 24 September 1963 (pasal 1 ayat 3).

PENJELASAN…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 4.

• pelaksanaan Landreform termasuk bidang tugas Menteri Pertanian dan Agraria.

Oleh karena itu Menteri Pertanian dan Agrarialah yang diberi kuasa

menyelenggarakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Sesuai dengan maksudnya sebagai cara memberikan ganti kerugian

kepada para bekas pemilik tanah, maka Surat-surat Hutang Landreform

tersebut hanya akan diberikan kepada para bekas pemilik tanah itu.

• Pada azasnya Surat Hutang Landrefom itu akan dilunasi dalam bentuk barang-

barang modal untuk pembangunan industri ringan dan menengah, baik yang

berasal dari luar negeri maupun buatan dalam negeri, dengan maksud agar

kerugian usaha bekas pemilik tanah dialihkan dari bidang pertanian ke bidang

industri. Berhubung dengan itu maka tidak dikehendaki bahwa surat-surat Hutang

Landreform itu dijadikan barang dagangan (objek Spekulasi). Oleh karena itu

pemindahannya ke tangan lain harus dibatasi, untuk mana diperlukan pengawasan.

Pengeluaran Surat-surat Hutang Landreform "atas nama' akan lebih mempermudah

penyelengggaran pengawasan itu. Tetapi didalam hal yang demikian akan

diperlukan administrasi yang luas sekali, yang akan membutuhkan biaya dan

tenaga yang tidak sedikit.

Berhubung dengan itu maka surat-surat Landreform dikeluarkan "atas

unjuk" ("aan toonder") dengan disertai ketentuan, nahwa hanya para bekas pemilik

tanahlah yang pertama-tama berhak untuk menukarkan Surat-Hutang

Landreformnya dengan barang-barang modal tersebut.

Kalau masih ada sisanya baru para pemegang Surat Hutang lainnya diberi

kesempatan. Sungguhpun Surat hutang Landreform itu atas unjuk, tetapi oleh

karena pada panitia landreform setempat tersedia daftar nama-nama para bekas

pemilik tanah, maka tidaklah akan sukar untuk menentukan apakah seorang

pemegang Surat Hutang Landreform itu seorang bekas pemilik tanah atau bukan.

Jika…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Jika persediaan barang-barang modal tidak mencukupi, maka pelunasannya

akan dilakukan dengan pemberian uang tunai itu dapat diberikan juga untuk

menyelesaikan usaha-usaha industri yang sedang dibangun.

Dengan ketentuan sebagai yang diuraikan diatas itu maka kiranya

pemindahan Surat-surat Hutang Landreform ketangan orang lain secara besar-

besaran sudah akan dapat dibatasi.

• Sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 maka pelunasan Surat Hutang Landreform

tersebutkan dilakukan dalam waktu 112 tahun, terhitung 2 tahun sesudah

diterimakan kepada bekas pemilik tanah yang bersangkutan. Karena Surat Hutang

Landreform itu dikeluarkan satu tahun setelah tanahnya diredistribusikan dan baru

2 tahun kemudian diberikan pelunasannya yang pertama, maka sebenarnya jangka

waktu pembayaran ganti kerugiannya kepada pemilik tanah adalah 15 tahun.

Dalam pada itu Surat-surat Hutang Landreform tiap-tiap tahun para dalam waktu

12 waktu akan dikeluarkan pada tanggal 24 September, hingga jangka waktu antara

saat dilakukannya redistribusi tanah dan diterimanya Surat Hutang Landreform

oleh bekas pemilik dalam prakteknya akan kurang dari satu tahun.

Setiap tahun akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria Surat-

Surat Hutang Landreform yang manakah akan dilunasi, kalau perlu dengan cara

undian. Para bekas pemilik yang tidak dapat menunggu sampai giliran

pelunasannya, datang, dapat menjual Surat Hutang Landreform kepunyaannya

kepada orang lain. Pembeli inilah yang pada waktunya berhak untuk menerima

pelunasan itu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf b di atas maka hendaknya

pemindahan Surat-surat Hutang Landreform kepada orang lain itu dibatasi pada

keperluan-keperluan untuk membangun usaha industri di daerah yang

bersangkutan, yang tidak dapat dicukupi dengan jalan lain.

Sementara belum dilunasi pemegang Surat Hutang Landreform berhak atas

bunga sebesar 5%, setahun. Bagi mereka yang menerima Surat Hutang Landerform

pada tanggal 24 September 1963; bunga itu untuk pertama kalinya akan diberikan

pada tanggal 34 September 1964. Di dalam Peraturan Pemerintah No.224 tahun

1961 bunga tersebut ditetapkan tetapi mengingat besarnya bunga yang umum

diminta atau diberikan dewasa ini. kiranya 5% merupakan bunga yang lebih layak.

• Contoh…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Contoh dari pada keadaan yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat dan pada pasal 3

ayat 4 ialah seorang anak yang sewaktu orang tuanya meninggal dunia masih kecil

dan baru jauh kemudian mengetahui bahwa orang tuanya itu mempunyai Surat

Hutang Landreform yang memberikan kepadanya hak untuk memperoleh barang-

barang modal atau uang, padahal tenggang waktu untuk mengambilnya sudah

lampau. Di dalam hal yang demikian maka kepada Menteri diberikan wewenang

untuk memerintahkan dilakukannya pembayaran atau pelunasan itu, setelah

diadakan pemeriksaan seperlunya.

Kemungkinan untuk mempercepat pelunasan Surat Hutang Landreform

sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 1 harus dihubungkan dengan

kemungkinan bahwa para petani yang memperoleh pembagian tanah akan

melunasi harga tanahnya sebelum jangka waktu yang ditetapkan. Dalam hal yang

demikian maka sebaiknyalah pelunasan Surat-surat Hutang Landreform dipercepat,

hingga penyelesaian pelaksanaan Landreform dapat dipercepat pula.

Pasal 5.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 6.

Mengingat sifat Surat Hutang Landreform itu sebagai suatu tanda pemberian ganti-

kerugian, maka sesuailah kiranya dengan keinginan orang-orang yang bersangkutan, jika

mereka itu diperbolehkan untuk memegang dan menyimpannya sendiri menurut cara yang

dikehendakinya.

Memperkenankan Surat-surat Hutang Landerform itu dijadikan jaminan untuk

mendapat kredit dari bank, akan berarti tidak sedikit menambah besarnya Volume uang

yang beredar, hal mana justru akan dicegah dengan cara pemberian ganti-kerugian berupa

Surat Hutang Landreform, yang pelunasannya dilakukan dalam waktu 12 tahun itu.

Di dalam memberikan izin sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini

Menteri Pertanian dan Agraria perlu mendengar pendapat menteri Perindustrian Rakyat.

Pasal 7 s/d 13.

Tidak memerlukan penjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2659