Pasal 144A

(1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan tata

usaha negara dapat menarik biaya perkara.

(2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah.

(3) Biaya perkara sebagaimana pada ayat (1) meliputi biaya

kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.

(4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), merupakan penerimaan negara bukan pajak yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

(6) Pengelolaan . . .

(6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya

perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.