Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

KOTA BANDA ACEH DI ACEH

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah Otonom Aceh adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
  2. Kota Banda Aceh, yang sebelumnya bernama Kota Kutaraja, adalah daerah kota yang berada di wilayah Aceh yang. dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara dan berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor DES. 52lll43-43 tanggal 9 Mei 1963.
  3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota Banda Aceh.

Pasal 2

Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan Kota Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lo92l.

BABII ...

SK No 205860 A

PRESIDEN

REPUBLIK IHDONESIA

BAB 2 — CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, DAN

Pasal 3

Kota Banda Aceh terdiri atas 9 (sembilan) Kecamatan, yaitu:

  • Kecamatan Baiturrahman;
  • Kecamatan Kuta Alam;
  • Kecamatan Meuraxa;
  • Kecamatan Syiah Kuala;
  • Kecamatan Lueng Bata;
  • Kecamatan Kuta Raja;
  • Kecamatan Banda Raya;
  • Kecamatan Jaya Baru; dan
  • Kecamatan Ulee Kareng.

Pasal 4

(1) Kota Banda Aceh mempunyai batas daerah:

  • sebelah utara berbatasan dengan Selat Benggala;
  • sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar;
  • sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar; dan
  • sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.

(2) Penegasan batas daerah Kota Banda Aceh secara pasti di

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Kota Banda Aceh memiliki karakteristik, yaitu:

  • kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai;

b.potensi...

SK No 205872 A

PRESIDEN

  • potensi sumber daya berupa perdagangan dan jasa, serta pariwisata; dan
  • nilai sejarah serta keanekaragaman suku bangsa dan budaya yang memiliki karakter religius berlandaskan syariat I slam berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai keistimewaan dan kekhususan Pemerintahan Aceh.
BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g-undangan.

Pasal 7

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor l092l, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Darrrrat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor l}92l, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 205862 A

FRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

TNDONESIA dan Hukum,

Djaman

SK No205863A

FRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Kota Banda Aceh di Aceh merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa pembangunan Kota Banda Aceh diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh di Aceh;
  • bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-undang tentang Kota Banda Aceh di Aceh;
MENGINGAT
  1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, pasal 2O, pasal 21, dan

Pasal 22D ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan

SK No205859A

PRESIDEN

REPUBLTK TNDONESIA

Referensi Silang (1)
UU 24/1956 — PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI ACEH DAN PERUBAHAN