UU EKSTRADISI BURONAN

Pasal 2

TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIEKSTRAOISIKAN

(1) Ekstradisi wajib dikabulkan untuk suatu tindak pidana yang dapat

diekstradisikan, yaitu tindak pidana yang termasuk dalam daftar tindak pidana

berikut ini dan yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak dengan

ancaman pidana penjara tidak kurang dari 24 bulan, atau ancaman pidana yang

lebih berat:

(a)

(i) pembunuhan dalam segala bentuk;

(ii) menghilangkan nyawa orang lain atau karena kelalaiannya

menyebabkan matinya orang;

(iii) tindak pidana aborsi;

(iv) dengan sengaja melukai atau menyebabkan Iuka berat; (v) penganiayaan;

(vi) perkosaan;

(vii) hubungan seksual tidak sah dengan seorang wanita;

ft s=

(viii) tindak pidana kesusilaan;

(ix) pembelian, atau perdagangan wanita atau anak-anak;

(x) menculik, melarikan orang atau merampas kemerdekaan

orang, atau terlibat dalam perbudakan;

(xi) penculikan, penelantaran, pengeksploitasian atau penahanan

yang tidak sah terhadap seorang anak;

(xii) penyuapan dan perbuatan korupsi lainnya;

(xiii) pembakaran;

(xiv) tindak pidana terkait pemalsuan mata uang;

(xv) tindak pidana terkait pemalsuan;

(xvi) pencurian, penggelapan, penipuan yang berkaitan dengan

penukaran uang, penipuan dengan pemalsuan pembukuan,

perolehan harta kekayaan atau kredit melalui penipuan,

penerimaan harta kekayaan curian atau tindak pidana lain

terkait harta kekayaan melalui penipuan. termasuk penipuan

terhadap bank;

(xvii) perampokan; .

(xviii) pemerasan atau pemerasan dengan menggunakan ancaman

atau dengan menyalahgunakan kekuasaan;

(xix) tindak pidana yang melanggar hukum kepailitan dan hukum

perusahaan;

(xx) dengan sengaja merusak harta kekayaan;

(xxi) perbuatan yang dilakukan dengan maksud membahayakan

kendaraan, kapal laut atau pesawat terbang, termasuk orang

yang berada di dalamnya;

(xxii) tindak pidana yang melanggar undang-undang psikotropika,

obat-obatan berbahaya atau narkotika;

(xxiii) perompakan;

(xxiv) pemberontakan melawan kewenangan nahkoda kapal atau

kapten pilot pesawat terbang;

(xxv) pembajakan dan perbuatan lain yang membahayakan

keselamatan pesawat terbang dan perbuatan yang

membahayakan keselamatan bandar udara intemasional;

(xxvi) tindak pidana pendanaan terorisme;

(xxvii) pembajakan kapal, penghancuran atau perusakan kapal,

perbuatan lain yang membahayakan atau dapat

membahayakan keselamatan navigasi dan tindak pidana

yang berkaitan dengan ancaman untuk melakukan hal-hal

tersebut;

(xxviii) tindak pidana yang melanggar hukum berkaitan dengan

keuntungan yang didapat dari korupsi, perdagangan gelap

obat-obatan, dan tindak pidana berat lainnya;

(xxix) sumpah palsu atau keterangan palsu di bawah sumpah atau

bersekongkol untuk menghalangi jalannya peradilan;

(xxx) pencurian dalam rumah, memasuki rumah dengan melawan

hukum atau tindak pidana sejenis;

(xxxi) tindak pidana lain yang dapat diekstradisikan menurut

undang-undang ekstradisi kedua Pihak dan undang-undang

yang mensahkan kewajiban-kewajiban berdasarkan konvensi

internasional di mana keduanya adalah pihak; dan

(b) perbantuan, atau penganjuran yang dilakukan sebelum atau sesudah

perbuatan dilakukan, atau percobaan atau permufakatan untuk

rnelakukan tindak pidana yang termasuk dalam ayat (1)(a) Pasal ini.

(2) Dalam menentukan apakah suatu tindak pidana merupakan tindak pidana

yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak, tidak menjadi masalah

apakah:

(a) hukum negara Para Pihak menempatkan tindak pidana dalam kategori

tindak pidana yang sama atau, mendefinisikan tindak pidana dengan

terminologi yang sama; atau

(b) berdasarkan hukum kedua Pihak, unsur-unsur yang mendasari tindak

pidana berbeda, dipahami bahwa keseluruhan dari perbuatan atau

pembiaran yang diungkapkan oleh Pihak Peminta merupakan tindak

pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan hukum Pihak Diminta.

(3) Untuk maksud ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang dapat diekstradisikan

adalah tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak jika

perbuatan atau pembiaran yang merupakan tindak pidana adalah tindak pidana

yang ekstradisinya dapat dikabulkan berdasarkan hukum kedua Pihak pada saat

tindak pidana dilakukan dan pada saat permintaan ekstradisi diterima.

(4) Ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku pada semua tindak pidana yang

dapat diekstradisikan yang dilakukan setelah berlakunya Perjanjian ini dan

semua tindak pidana yang dapat diekstradisikan, yang dilakukan 18 tahun

sebelum tanggal berlakunya Perjanjian ini.

.PASAL 3

DASAR EKSTRADISI

(1) Apabila suatu permintaan ekstradisi dibuat terkait dengan seorang

buronan yang disangka melakukan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dia

hanya dapat diekstradisikan apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, terdapat

kasus prima facie atau bukti yang cukup atas tindak pidana tersebut jika

perbuatan atau pembiaran yang merupakan tindak pidana tersebut terjadi di atau

di dalam yurisdiksi Pihak Diminta.

(2) Seorang buronan yang telah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dapat

diekstradisikan, tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini, diekstradisikan

hanya apabila terdapat bukti bahwa orang yang dicari tersebut adalah orang yang

telah dijatuhi pidana atas tindak pidana tersebut oleh pengadilan dari Pihak

Peminta.

..I, .. I[ « -

PASAL4

PENGECUALIAN WAJIB TERHAOAP EKSTRADISI

(1) Ekstradisi tidak dapat dikabulkan berdasarkan Perjanjian ini dalam

keadaan-keadaan sebagai berikut:

(a) jika Pihak Diminta menetapkan bahwa tindak pidana yang dimintakan

ekstradisi adalah tindak pidana yang memiliki karakter politik;

(b) jika buronan yang telah menjalani pidana sesuai hukum yang berlaku,

atau sebagian, di suatu negara atau telah dibebaskan atau dimaafkan

oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang terkait dengan tindak

pidana tersebut atau tindak pidana lain yang diakibatkan oleh

perbuatan atau pembiaran yang sama yang merupakan tindak pidana

yang terhadap dirinya dimintakan ekstradisi;

mahkamah yang khusus atau secara ad-hoc dibentuk untuk mengadili

kasusnya, atau dalam keadaan tertentu, diberi kewenangan untuk

mengadili kasus tersebut, atau permintaan ekstradisi orang tersebut

untuk tujuan pelaksanaan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan

atau mahkamah semacam itu;

(d) jika tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana

berdasarkan hukum militer Pihak Diminta, yang bukan merupakan

tindak pidana berdasarkan hukum pidana umum;

(e) jika Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa

permintaan ekstradisi buronan tersebut, meskipun dimaksudkan

dibuat agar permintaan ekstradisi dapat dikabulkan, dibuat untuk

menuntut atau menghukum orang yang dicari berdasarkan alasan ras,

agama, kewarganegaraan. suku, atau pandangan politiknya;

(f) jika Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa

buronan tersebut, apabila dikembalikan, mendapatkan perlakuan

diskriminatif pada proses peradilannya, atau dihukum, ditahan,

dibatasi kebebasan pribadinya dengan alasan ras, agama,

kewarganegaraan atau pandangan politiknya; atau

(g) jika ekstradisi seorang buronan diminta untuk tujuan pelaksanaan

suatu pidana, dan ternyata putusannya dikeluarkan tanpa

kehadirannya, kecuali:

(i) ia sebelumnya memiliki kesempatan untuk hadir dalam

persidangan; dan

(ii) apabila diserahkan, ia memiliki hak untuk diadili kembali dengan

kehadirannya.

(2) Jika buronan:

(a) dibutuhkan dalam suatu penyidikan yang sedang berlangsung atau

penuntutan yang sedang dilakukan di Pihak Diminta berkaitan dengan

suatu tindak pidana yang diduga telah dilakukan di yurisdiksi Pihak

Diminta; atau

(b) sedang ditahan secara sah berdasarkan hukum Pihak Diminta,

permintaan ekstradisi tersebut akan ditolak, namun hal ini tidak menghalangi

permintaan lain yang diajukan untuk mengekstradisi buronan tersebut atas

tindak pidana yang sama apabila keadaan-keadaan tersebut di atas tidak lagi

berlaku.

(3) Untuk tujuan Perjanjian ini, hal-hal berikut dianggap bukan merupakan

tindak pidana yang memiliki karakter politik:

(a) tindak pidana terhadap nyawa atau keselamatan Kepala Negara atau

Kepala Pemerintahan atau anggota keluarga intinya;

(b) tindak pidana yang berdasarkan suatu konvensi multilateral

internasional kedua Pihak berkewajiban mencegah atau

memberantas suatu kategori tindak pidana tertentu, untuk

mengekstradisi orang yang dicari atau melimpahkan kasusnya

sesegera mungkin kepada pejabat berwenang untuk tujuan

penuntutan;

(d) tindak pidana terkait tindakan terorisme; dan

(e) percobaan, penyertaan atau permufakatan untuk melakukan tindak

pidana tersebut pada huruf (a) sampai dengan (d).

( 4) Apabila timbul pertanyaan mengenai apakah suatu tindak pidana yang

dilakukan oleh buronan merupakan tindak pidana yang memiliki karakter politik,

keputusan dari Pihak Diminta yang akan menentukan.

← Pasal 1 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 5 →