Pasal 3

Pengecualian

Perjanjian ini tidak berlaku terhadap hal-hal berikut

• pelacakan, penangkapan atau penahanan dari seseorang yang dituntut atau

dipidana atas suatu tindak pidana dengan maksud untuk diekstradisi:

• eksekusi putusan pidana;

• pemindahan narapidana untuk tujuan menjalani hukuman; dan

• pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.

Pasal4 Alasan Penolakan atau Penundaan Bantuan

1. Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dapat ditolak apabila

• permintaan tersebut menyangkut tindak pidana yang oleh Negara Diminta

dianggap sebagai tindak pidana politik atau tindak pidana yang terkait

dengan tindak pidana politik;

• permintaan tersebut menyangkut tindak pidana yang diatur dalam hukum

militer yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;

3

• Negara Diminta memandang bahwa pelaksanaan permintaan tersebut

kemungkinan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum atau

kepentingan utama lainnya dari negara tersebut sebagaimana ditentukan

oleh otoritas yang berwenang;

• permintaan tersebut menyangkut fakta-fakta yang mendasari seseorang

yang diadili telah dibebaskan, diampuni atau dihukum di Negara Diminta

untuk satu tindak pidana yang pada dasarnya sama. sepanjang hukuman

yang dijatuhkan saat ini sedang dijalani atau telah dijalani;

• terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa permintaan bantuan

diajukan untuk menuntut atau menghukum seseorang atas dasar ras,

agama. kebangsaan. asal etnis, jenis kelamin atau pendapat politiknya atau

bahwa dikabulkannya permintaan tersebut dapat memperburuk situasi

orang tersebut karena alasan tersebut;

• terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa proses hukum pidana

terhadap orang yang dituntut tidak sesuai dengan jaminan yang dimuat

dalam instrumen internasional untuk perlindungan hak asasi manusia,

termasuk Kovenan lnternasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 16

Desember 1966;

• permmtaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang diancam

hukuman mati di Negara Peminta kecuali Negara Peminta memberikan

jaminan sehingga Negara Diminta memandang cukup bahwa hukuman

mati tidak akan diupayakan, dijatuhkan atau, jika dijatuhkan. tidak akan

dilaksanakan.

1. Negara Diminta dapat menunda bantuan hukum timbal balik jika pelaksanaan

permintaan tersebut akan mengganggu proses hukum pidana yang sedang

berjalan di Negara Diminta.

1. Sebelum menolak atau menunda bantuan hukum timbal balik sesuai dengan

Pasal ini, Negara Oiminta harus

• segera menginformasikan kepada Negara Peminta alasan untuk

mempertimbangkan penolakan atau penundaan bantuan; dan

• mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan dengan syarat dan

kondisi tertentu yang dianggap perlu. Jika demikian, syarat dan ketentuan

tersebut harus dipenuhi oleh Negara Peminta.

4

BAB II - PERMINTAAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK