Pasal 1

Kewajiban untuk Memberikan Bantuan Hukum Timbal Batik dalam

Masalah Pidana

Para Pihak berupaya untuk saling memberikan, sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam Perjanjian ini, bantuan hukum timbal balik dalam masalah

pidana seluas-luasnya dalam penyelidikan dan penyidikan, penuntutan atau

proses persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang hukumannya pada

saat permintaan bantuan diajukan, berada dalam yurisdiksi pengadilan dan

lembaga penegak hukum yang berwenang di Negara Peminta.

Pasal2

Ruang lingkup Bantuan

1. Bantuan meliputi langkah-langkah berikut yang diambil untuk mempercepat

proses hukum pidana di Negara Peminta. yaitu

• pengambilan kesaksian atau keterangan lainnya;

• pengiriman barang, dokumen. catatan dan bukti;

• penyerahan barang dan aset untuk tujuan perampasan atau

pengembalian;

• penyediaan informasi;

• penggeledahan badan dan properti;

• pelacakan dan pengidentifikasian orang dan properti, termasuk

memeriksa barang dan tempat;

• menelusuri. membekukan. menyita dan merampas hasil dan sarana

kejahatan;

2

• penyampaian dokumen;

• menghadirkan orang yang ditahan dalam rangka interogasi atau

konfrontasi;

• mengundang saksi dan ahli untuk hadir dan memberikan kesaksian di

Negara Peminta;

• bantuan lain sesuai dengan tujuan dari Perjanjian ini yang disepakati

bersama oleh Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum

Negara Diminta.

1. Perjanjian ini juga berlaku untuk setiap permintaan bantuan hukum timbal balik

yang berkaitan dengan perbuatan atau pembiaran yang dilakukan sebelum

berlakunya Perjanjian ini.

1. Para Pihak saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah

pidana seluas-luasnya yang berkaitan dengan tindak pidana fiskal sesuai

dengan hukum nasional masing-masing Pihak.