Pasal 48

(1) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung

jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal

dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;

• anggaran pendapatan dan belanja daerah;

• masyarakat; dan/atau

• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.