Pasal 28

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib

melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan

dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan

penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan

publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan

inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan

penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada

publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri

dengan menggunakan berbagai bentuk media.

www.peraturan.go.id

2017, No.104