Pasal 20

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib

melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan

Kebudayaan yang telah ditetapkan.

(2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek

Pemajuan Kebudayaan.

(3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan wajib

diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.

(4) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan

dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.