Pasal 97

(1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi

kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.

(2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusanepkumham.go sengketa tersebut.

(3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis

merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.

(4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat

menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutanya.

(5) Apabil dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara

terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.

(6) Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang

terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.

(7) Putusan Pengadilan dapat berupa :

a.gugatan ditolak; b.gugatan dikabulkan; c.gugatan tidak diterima; d.gugatan gugur.

(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat

ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

a.pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau b.pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau c.penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada

Pasal 3.

(10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan

ganti rugi.

(11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)

menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi.

www.djpp.depkumham.go.id

Paragraf 2 Pemeriksaan Dengan Acara Cepat