Pasal 62

(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan

suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

www.djpp.depkumham.go.id

a.pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan; b.syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperringatkan; c.gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; d.apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; e.gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

(2) a. Penetapan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat

permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;

• Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.

(3) a. Terhadap penetapan sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan

perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;

• Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimanaepkumham.go dimaksud dalam Pasal 56.

(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan dengan acara singkat.

(5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan

sebgaimana dimaksud dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.

(6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.