Pasal 17

(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan

wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan; bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional: Undang-Undang Dasar 1945, dan

www.djpp.depkumham.go.id

segala undang-undang, serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua/Wakil Ketua/Hakim yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

(2) Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah

atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

(3) Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

(4) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh

Ketua Mahkamah Agung.epkumham.go Pasal 18

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak

boleh merangkap menjadi :

• pelaksana putusan pengadilan;
• wali pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksan olehnya;
• pengusaha.

(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum.

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.