Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN KOTAPRAJA PALANGKA RAYA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 1959, TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1965

TENTANG

PEMBENTUKAN KOTAPRAJA PALANGKA RAYA DENGAN MENGUBAH

UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 1959, TENTANG PENETAPAN UNDANG-

UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH

TINGKAT II DI KALIMANTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan pembentukan

Daerah Tingkat II Kapuas berdasarkan Undang- undang No. 27 tahun

1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 72), perlu ditinjau kembali;

• bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya

pemerintahan serta persiapan-persiapan yang telah jauh, wilayah

Daerah Tingkat II Kapuas, perlu dipisahkan untuk dijadikan sebagai

Daerah Tingkat II yang baru yaitu Kotapraja Palangka Raya yang

berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, 18, 20 dan 21 ayat Undang-undang Dasar;

1. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.

6), seperti itu telah diubah dan ditambah;

1. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) (Lembaran-

Negara tahun 1959 No. 129) dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960

(disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6);

1. Undang-undang No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No.

72);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan

mengubah Undang-undang No. 27 tahun 1959 tentang penetapan

Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Membentuk Kotapraja Palangka Raya, yang meliputi wilayah Kota

Palangka Raya dengan batas-batas yang untuk jelasnya akan

dirumuskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang

dipisahkan dari Daerah Tingkat II Kapuas dimaksud dalam Undang-

undang No. 27 tahun 1959.

(2) Daerah Tingkat II Kapuas dimaksud dalam Undang-undang No. 27

tahun 1959, diubah menjadi Daerah Tingkat II Kapuas baru, setelah

wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud pada ayat (1)

Pasal 2.

Dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-undang No. 1 tahun

1957 pasal 7 ayat (1) juncto Undang-undang No. 73 tahun 1957 dan

Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II kapuas dan

Kotapraja Palangka Raya, masing-masing terdiri atas 17 anggota.

Pasal 3…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3.

Bagi masing-masing Daerah Tingkat II Kotapraja dimaksud pada pasal 1

berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 27 tahun 1959,

sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB II.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundangan Negara atau

Daerah yang berlaku bagi Daerah-daerah Tingkat II Kapuas lama,

mutatis-mutandis berlaku bagi Kotapraja Palangka Raya sampai saat

ketentuan-ketentuan itu diubah diganti atau dicabut.

Pasal 5.

Kepala Daerah Tingkat II Kapuas lama pada saat Undang-undang ini

berlaku, tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Kapuas.

Pasal 6.

(1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Kapuas lama,

tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II

Kapuas, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Kapuas lama,

yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam penetapan Presiden No. 5

tahun 1960 (disempurnakan), Lembaran- Negara tahun 1960 No. 6,

masing-masing atas usul Kepala Daerah Tingkat II Kapuas

diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

(2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan ayat (1),

diisi menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 7…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7.

Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Kotapraja Palangka Raya,

oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada pasal

75 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Pasal 8.

(1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah

Harian Daerah Tingkat II Kapuas lama tetap sebagai anggota Badan

Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Kapuas, dengan ketentuan

bahwa:

• anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Kapuas

lama, yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena

mengingat kepentingan wilayah yang kini telah diliputi Kotapraja

Palangka Raya, atas usul Kepala Daerah Tingkat II Kapuas

diberhentikan sebagai anggauta;

• anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Kapuas

yang tidak memenuhi syarat dimaksud pada pasal 10 Penetapan

Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), Lembaran Negara

tahun 1959 No. 129, serta syarat sebagaimana berlaku bagi

keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

dimaksud pasal 7, atas usul Kepala Daerah tingkat II Kapuas

setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Gotong Royong yang bersangkutan diberhentikan oleh

Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

(2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada

ayat (1) huruf a dan b diisi menurut ketentuan yang berlaku.

(3) Anggota…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Anggota Badan Pemerintah Harian seperti dimaksud pada ayat (1)

huruf a oleh Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah diangkat

menjadi anggota Badan Pemerintah Harian dari Kotapraja Palangka

Raya, kecuali apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada

ayat (1) huruf b.

Pasal 9.

(1) Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara

timbal balik, Kepala Daerah Tingkat II Kapuas menyerahkan

kepada Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya:

• pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlakukan oleh

Kotapraja Palangka Raya, sebagai tenaga pangkal pada saat

pelaksanaan pembentukan;

• tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak

lainnya yang menjadi hak milik atau dikuasai oleh Daerah

Tingkat II Kapuas lama, apabila barang-barang itu terdapat,

terletak atau berfungsi dalam Kotapraja Palangka Raya;

• alat pengangkuta di laut atau di sungai dan perlengkapannya;

• alat pengangkutan di darat;

• surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan

rutine yang telah tersedia;

• perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan

dan barang-barang bergerak lainnya.

(2) Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlunya

dilakukan dengan perantaraan penjabat yang ditunjuk oleh Kepala

Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Pasal 10…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10.

(1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Kotapraja

Palangka Raya yang baru dibentuk, dalam jangka waktu tiga tahun

akan diusahakan pembiayaannya.

(2) Pengusahaan pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) juga

diadakan untuk menyiapkan pelengkapan pertama jawatan- jawatan

atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah

Tingkat II yang baru itu.

BAB .

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 11.

Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan

oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 1965.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 1985.

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 48

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1965

TENTANG

PEMBENTUKAN KOTAPRAJA PALANGKA RAYA DENGAN

MENGUBAH UNDANG-UNDANG No. 27 TAHUN 1959

TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT

No. 3 TAHUN 1953 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH

TINGKAT II DI KALIMANTAN

UMUM

1. Undang-undang ini mengubah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang semula

terdiri atas 5 (lima) Daerah Tingkat II menjadi 6 (enam) Daerah Tingkat II

termasuk 1 (satu) Kotapraja, yang masing-masing sebagai badan hukum yang

berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

1. Jalan yang ditempuh ialah memisahkan sebagai wilayah Daerah Tingkat II Kapuas

untuk selanjutnya dibentuk menjadi Kotapraja baru, yang batas dan wilayahnya

akan diatur kemudian oleh Menteri Dalam Negeri.

1. Pada penetapan wilayah dari masing-masing Daerah Tingkat II Kapuas dan

Kotapraja Palangka Raya itu diikuti sejauh mungkin batas-batas wilayah

Kecamatan yang karena pembentukan Kotapraja Palangka Raya perlu dipisahkan

dari lingkungan wilayah Daerah Tingkat II Kapuas.

1. Jalan pikiran yang diuraikan diatas menjadi dasar pula dalam menetapkan

kedudukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong,

Kepala Daerah dan para anggota Badan Pemerintah Harian i.c. Daerah Tingkat II

Kapuas setelah dipisahkan.

Dalam…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam pada itu dengan sendirinya untuk mengadakan penyegaran, maka penjabat-

penjabat Pemerintah Daerah yang tidak sesuai atau tidak dapat lagi mengikuti

jalannya Revolusi, seperti bekas anggota partai/organisasi terlarang, bekas

pemberontakan kontra revolusi, yang tidak dapat membuktikan kesetiaannya

terhadap Panca Sila sebagai falsafah Negara, tidak turut serta aktif melaksanakan

Manipol, Usdek, diperhentikan untuk diganti dengan tenaga-tenaga baru yang

progresif revolusioner serta mewakili golongan/aliran yang hidup dalam daerah.

1. Untuk Kotapraja yang baru dibentuk, dengan sendirinya perlu dibentuk alat

perlengkapan Daerah yang baru. Sebelum pengangkatan Kepala Daerah menurut

prosedur yang biasa, Menteri Dalam Negeri menunjuk seorang Penguasa, seperti

dimaksud pada pasal 8, yang menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban

Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku.

1. Penyusunan Peraturan ini dilakukan dengan berpegang pada Undang-undang No.

27 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 72, serta mengubah itu

seperlunya, agar perujudan Kotapraja dimaksud pada dasarnya tidak berbeda

dalam bentuk dan isinya.

Penyeragaman isi rumah tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan

ketentuan tersendiri.

1. Hal yang memerlukan perhatian pula ialah pengusahaan pembiayaan untuk

perlengkapan pertama organisasi Daerah yang baru dibentuk. Diharapkan bahwa

dalam tempo tiga tahun pertama Pemerintah Pusat dapat membantu mendorong

Pemerintah Daerah menyediakan biaya-biayanya.

1. Keperluan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keperluan perlengkapan itu tidak saja meliputi organisasi Daerah Tingkat II dan

Kotapraja. yang baru dibentuk, melainkan juga tiap organisasi dinas/jawatan

vertikal, yang sebagai akibat pembentukan ini, dipecah menjadi dua atau lebih

organisasi yang harus dibangun secara memadai.

1. Untuk membedakan Daerah Tingkat II Kapuas dimaksud dalam Undang-undang

No. 27 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 72, dengan Daerah Tingkat

II Kapuas berdasarkan Undang-undang ini, dimana perlu dipergunakan sebutan

Kapuas lama.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Lihat penjelasan umum

Pasal 2

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah

Tingkat II dan Kotapraja dimaksud pada pasal I ditetapkan berdasarkan ketentuan

yang berlaku dengan memperhatikan hasil sensus penduduk yang baru lalu.

Pasal 3, 4 dan 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

termaksud pada pasal 3 dan 4 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960

(disempurnakan). Makna pasal 6 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk

menepati ketentuan tersebut. Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat

Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan, seperti

dimaksud pada angka 4 penjelasan umum, harus diperhatikan.

Dalam…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional

serta fihak yang bersangkutan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang berlaku bagi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, berlaku pula bagi Badan Pemerintah

Harian. Selain persyaratan keanggotaan Badan Pemerintah Harian berdasarkan

pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) juncto pasal 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah No. 8 tahun 1960, dalam

Undang-undang ini diperlukan pula persyaratan perjuangan sebagaimana berlaku

bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.

Pasal 9, 10, 11 dan 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2753