Pasal 3

(1) Yang masuk kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan ialah memeriksa dan memutus perkara

pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh:

• seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat;
• seorang yang pada waktu itu adalah orang yang dengan Undang-undang atau dengan Peraturan- Pemerintah ditetapkan sama dengan anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang dimaksudkan dalam sub a;
• seorang yang pada waktu itu adalah anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat oleh atau berdasarkan Undang-undang;
• seorang yang tidak termasuk golongan a, b atau c, tetapi atas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.

(2) Dengan Undang-undang lain ditetapkan peraturan tentang hukum yang harus dilakukan atau

diperhatikan dalam pemeriksaan dan pemutusan tersebut.