Pasal 10

(1) Pengadilan-Tentara mengadili dalam tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelenggaran yang

dilakukan oleh anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berpangkat kapten ke bawah:

• dan termasuk suatu pasukan yang ada di dalam daerah hukumnya:
• di dalam daerah hukumnya.

(2) Apabila lebih dari satu Pengadilan-Tentara berkuasa mengadili suatu perkara-perkara dengan syarat-

syarat yang sama kuatnya, maka Pengadilan yang menerima perkara itu lebih dahulu dari Kejaksaan- Tentara, harus mengadili perkara tersebut.

(3) Dari syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) maka syarat b adalah lebih kuat dari pada syarat a.

(4) Pengadilan-Tentara bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara dengan Ketua atau Ketua-

Penggantinya sebagai Ketua, dua Hakim-perwira sebagai anggota, seorang jaksa-Tentara atau jaksa- Penggantinya dan seorang Panitera atau penggantinya.

(5) Hakim-perwira yang dimaksudkan dalam ayat (4) harus kedua-duanya berkedudukan militer lebih tinggi

dari pada kedudukan militer terdakwa yang perkaranya harus diadili. (6) Apabila dalam suatu perkara di antara Hakim-perwiraPerundang-undanganitu tiada terdapat dua perwira yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat (5), maka komandan tertinggi dari daerah-hukum Pengadilan-Tentara yang bersangkutan, hanya untuk mengadili perkara itu, mengangkat perwira secukupnya, yang memenuhi Peraturan syarat tadi, sebagai Hakim-perwira.

(7) Hakim-perwira ini dengan sendirinya dianggapditjen berhenti apabila telah dijatuhkan keputusan dalam

perkara tersebut.