Pasal 25

(1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk

menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang dikelola/diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan haircut piutang pokok sampai dengan 100% (seratus persen).

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelesaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.