Pasal 6

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

• tindak pidana korupsi;

• tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau

• tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.