Pasal 71

(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan

perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.

(2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

(3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.

(4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.

(5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya

dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

1. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 71A, yang berbunyi sebagai berikut: