Pasal 76

(1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang

dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan melakukan:

• penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
• pelaporan kepada KPU kabupaten/kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan pelaksanaan Kampanye;
• pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan/atau
• pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.

(2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.