Pasal 41

(1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang:

• mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;

• menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

• mengganggu ketertiban umum;

• mengancam . . .

PRESIDEN

• mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain;
• merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon;
• menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
• membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
• menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang

mengikutsertakan:

• Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
• Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
• Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
• pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
• pegawai negeri sipil;
• anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• kepala desa;
• perangkat desa;
• anggota badan permusyaratan desa; dan
• Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

sampai dengan huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye.

(4) Sebagai peserta Kampanye, pegawai negeri sipil dilarang

menggunakan atribut Partai Politik, Pasangan Calon, atau atribut pegawai negeri sipil.

(5) Sebagai . . .

PRESIDEN

(5) Sebagai peserta Kampanye, pegawai negeri sipil dilarang

mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.