Pasal 102

(1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 101 ayat (2), KPU membatalkan penetapan kantor

akuntan publik yang bersangkutan.

(2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 101 ayat (3).

(3) KPU menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk

melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

Pasal 103 . . .

PRESIDEN