Pasal 67

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan

dan/atau berkelompok.

(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:

• perencanaan;

• pengembangan;

• penelitian;

• pengawasan;

• pemberdayaan petani; dan/atau

• pembiayaan.

Penjelasan Pasal 67

Ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat seperti:

• menentukan dan mendefinisikan pengertian “pangan pokok” sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;

• terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

• mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

• mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat lokal yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, serta sosial-budaya lokal yang ada;

• menyampaikan laporan terkait dengan tanah telantar yang ada di lingkungannya untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

• menyampaikan laporan terkait dengan distribusi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar pemanfaatannya berlangsung dengan produktif, efisien, dan berkeadilan;

• menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

• menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, pemberdayaan, dan insentif sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

• memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan, pemberdayaan, dan insentif/disinsentif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya; dan/atau

• mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara sistematik dan sporadik.

Ayat (2)

Yang dimaksud “berkelompok” dapat berupa kelompok tani, organisasi, atau badan usaha.

Ayat (3)

Huruf a

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

1. mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah serta proses penyusunan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

2. melalui Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.