Pasal 80

(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan

pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan

mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:

• bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau

• perintah . . .

• perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

(4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal

pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh

membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

(6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian

izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.