Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA UU 2-1958 TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA RI DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1969

TENTANG

PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK

RAKAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa atas dasar kepentingan Nasional, Undang-undang No. 2 tahun

1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan

R.R.T. mengenai soal Dwikewarganegaraan dipandang perlu untuk

dinyatakan tidak berlaku;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 26 dan pasal 27 ayat

(1)Undang-undang Dasar 1945;

1. Undang-undang No. 62 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958

No. 113, Tambahan Lembaran-Negara No. 1647);

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Pernyataan tidak berlakunya Undang-undang

No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik

Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwikewarganegaraan (Lembaran-

Negara tahun 1958 No. 5).

Pasal 1.

Undang-undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara

Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwikewarganegaraan

beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku

pada saat berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 2 …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

Orang-orang yang pada saat berlakunya Undang-undang ini telah

mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-

undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik

Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwikewarganegaraan, tetap

berkewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 3.

Orang-orang yang termaktub dalam pasal 2 yang belum dewasa pada saat

Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berkewargaegaraan Republik

Indonesia setelah menjadi dewasa.

Pasal 4.

Bagi orang-orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 di

atas, untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan Undang-undang No.

62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 5.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini akan diatur

lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 6.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 10 April 1969.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 April 1969

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH

Mayor Jenderal TNI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1969

TENTANG

PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG

No. 2 TAHUN 1958 TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN

ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN R.R.C.

MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN

(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 No. 5).

A. UMUM :

1. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal

Dwikewarganegaraan tertanggal 22 April 1958. Pada tanggal 15 Desember 1960

ditetapkan cara pelaksanaan Perjanjian mengenai soal Dwikewarganegaraan antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina;

1. Pelaksanaan Perjanjian itu antara lain telah dilakukan dengan Peraturan Pemerintah No.

20 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1961;

1. Walaupun tujuan dari Perjanjian itu yalah untuk menyelesaikan persoalan

dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok namun

dalam Perjanjian itu terdapat ketentuan-ketentuan yang memberikan perlakuan khusus

bagi golongan tertentu, terhadap mana berlaku Undang-undang Nomor 2 Tahun 1958,

untuk masa yang agak lama.

Ketentuan itu antara lain adalah:

• Pasal VI perjanjian, yang menyatakan bahwa barangsiapa yang serempak mempunyai

kewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, belum dewasa

pada waktu perjanjian mulai berlaku, harus memilih satu diantara kewarganegaraan

Republik Indonesia dan kewarganegaraan Republik Rakyat Cina itu dalam waktu

satu tahun setelah ia dewasa.

Dalam pelaksanaannya, ini berarti bahwa sampai tahun 1978 akan ada orang yang

dapat menukar kewarganegaraan Republik Rakyat Chinanya dengan

kewarganegaraan Republik Indonesia dan sebaliknya. Ini akan memakan waktu,

perhatian dan administrasi yang tidak sedikit dengan kemungkinan adanya

penyelewengan-penyelewengan yang akan merugikan Republik Indonesia.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Pasal 1 ayat (2) dari "Cara Pelaksanaan Perjanjian" itu yang menyatakan bahwa

orang yang dalam jangka waktu antara 27 Desember tahun 1949 hingga 27 Desember

1951 masih belum dewasa dan yang mengikuti orangtuanya atau oleh orang tuanya

ditolakkan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya dianggap masih mempunyai

dwikewarganegaraan dan mereka itu mempunyai hak untuk memilih satu diantara

dua kewarganegaraan itu.

Perlakuan-perlakuan khusus yang menguntungkan berhubung dengan hak-hak dan

kemungkinan-kemungkinan eksepsionil yang tidak dimiliki golongan lain dalam

masyarakat adalah bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum yang

dijamin oleh Undang-undang Dasar.

1. Pada hakekatnya ketentuan ini membolehkan orang asing menjadi warganegara Republik

Indonesia tanpa memberi hak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan

saringan, hal mana dapat membahayakan keselamatan Republik Indonesia.

1. Dengan dinyatakannya tidak berlakunya Undang-undang No. 2 tahun 1958 beserta semua

peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut

tidak dapat digunakan lagi.

1. Orang yang telah melakukan pilihan kewarganegaraan menurut ketentuan perjanjian itu

tetap memiliki kewarganegaraan yang telah dipilihnya.

Akan tetapi anak yang pada saat berlakunya Undang-undang ini masih belum dewasa,

setelah dewasa tidak diperbolehkan lagi memilih kewarganegaraan dan

kewarganegaraannya mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Hal ini tidak menutup

kemungkinan bagi orang bersangkutan untuk merobah kewarganegaraannya menurut

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

1. Penangguhan hubungan diplomatik/konsuler antara Republik Indonesia dengan Republik

Rakyat Tiongkok memang mempunyai effek dan mempengaruhi, bahkan menghindarkan

pelaksanaan Perjanjian Dwikewarganegaraan tersebut.

B. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

Cukup jelas.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

Selain dari orang yang telah memilih kewarganegaraan Repbulik Indonesia dengan

menyatakan keterangan di Pengadilan Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di

luar negeri, termasuk juga dalam pasal ini orang yang mendapat formulir C dan D

berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1959 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1961.

Pasal 3.

Lihat Penjelasan Umum No. 6 kalimat kedua.

Pasal 4.

Karena semua orang yang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3 adalah warganegara

Republik Indonesia, maka bagi mereka berlaku sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam

Undang-undang Nomor 62 tahun 1959 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Juga ketentuan mengenai kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 5 dan 6.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN

1969 YANG TELAH DICETAK ULANG