Pasal 5

(1) Ombudsman berkedudukan di ibu kota negara

Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Ombudsman . . .

(2) Ombudsman dapat mendirikan perwakilan

Ombudsman di provinsi dan/atau kabupaten/kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan,

susunan, dan tata kerja perwakilan Ombudsman di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.