Pasal 64

(1) Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta,

diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.

(2) Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk

dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan

semua Kreditor, yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan.

(3) Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang

tidak termasuk persatuan harta maka benda tersebut termasuk harta pailit,

akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami

atau istri yang dinyatakan pailit.

Bagian Ketiga

Pengurusan Harta Pailit

Paragraf 1

Hakim Pengawas