Pasal 47

(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah

mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif

keprajuritan.

(2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang

membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan

Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden,

Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan

Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue

(SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

(3) Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan

departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen serta

tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam

lingkungan departemen dan lembaga pemerintah

nondepartemen dimaksud.

(4) Pengangkatan ...

PRESIDEN

(4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai

dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga

pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.

(5) Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh

Panglima bekerja sama dengan pimpinan departemen dan

lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.