Pasal 14

(1) Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf

f wajib didaftarkan kepada Menteri tanpa dipungut

biaya dan diproses dalam jangka waktu paling

lama 5 (lima) hari kerja.

(2) Jenis . . .

(2) Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e,

huruf g, dan huruf h wajib memiliki izin usaha,

kecuali usaha penjualan film dan/atau penyewaan

film oleh pelaku usaha perseorangan.

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan oleh Menteri untuk setiap jenis usaha:

• usaha pengedaran film;

• usaha ekspor film; dan/atau

• usaha impor film.

(4) Izin usaha diberikan oleh bupati atau walikota

untuk setiap jenis usaha:

• usaha penjualan dan/atau penyewaan film;

dan/atau

• usaha pertunjukan film.

(5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b tidak termasuk izin usaha pertunjukan

film yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau

jaringan teknologi informatika.

(6) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4) diterbitkan tanpa dipungut biaya dan

dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari

kerja.

(7) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

bagi usaha pertunjukan film yang dilakukan

melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi

informatika diberikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(8) Izin . . .

(8) Izin usaha tidak dapat diberikan kepada pelaku

usaha perfilman yang dapat mengakibatkan

terjadinya integrasi vertikal baik secara langsung

maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1).

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata

cara pendaftaran usaha dan permohonan izin

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan

ayat (8) diatur dalam Peraturan Menteri.