Pasal 85

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan

mengenai:

• bentuk dan besarnya ganti rugi;
• tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
• tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
• tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator

dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 85 Cukup jelas.