Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998

Pasal 3

Ayat (1)

Penerimaan perpajakan sebesar terdiri dari

Rp. 96.500.033.000.000.

0110 Pajak penghasilan (PPh)

Rp. 49.714.271.000.000

0120 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa

dan pajak penjualan atas barang mewah

(PPN dan PPnBM)

Rp. 28.385.702.000.000

0140 Pajak bumi dan bangunan dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan

(PBB dan BPHTB)

Rp. 3.163.022.000.000

0210 Bea masuk

Rp. 2.218.392.000.000

0220 Cukai

Rp. 7.973.911.000.000

0230 Bea meterai

Rp. 46.412.000.000

Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas

alam sebesar terdiri dari :

Rp. 41.253.738.000.000

0310 Penerimaan minyak bumi

Rp. 25.828.471.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

0320 Penerimaan gas alam

Rp. 15.425.267.000.000

Penerimaan negara bukan pajak sebesar

Rp. 15.055.656.000.000

terdiri dari:

0410 Pendapatan pendidikan

Rp. 94.675.000.000

0411 Uang pendidikan

Rp. 90.460.000.000

0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat

dan akhir pendidikan

Rp. 2.715.000.000

0419 Pendapatan pendidikan lainnya

Rp. 1.500.000.000

0480 Pendapatan pendidikan swadana

Rp. 504.000.000.000

0481 Pendapatan pendidikan swadana

Rp. 504.000.000.000

0510 Penjualan hasil produksi, sitaan

Rp. 68.731.000.000

0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan

Rp. 1.000.000.000

0512 Penjualan hasil peternakan

Rp. 10.000.000.000

0513 Penjualan hasil perikanan

Rp. 1.200.000.000

0514 Penjualan hasil sitaan

Rp. 12.231.000.000

0515 Penjualan obat-obatan dan hasil

farmasi lainnya

Rp.

80.000.000

0516 Penjualan penerbitan, film dan hasil

cetakan lainnya

Rp. 1.000.000.000

0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan

Rp. 9.000.000.000

0519 Penjualan lainnya

Rp. 33.500.000.000

0520 Penjualan aset tetap

Rp. 25.000.000.000

0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan dan

tanah

Rp. 3.500.000.000

0522 Penjualan kendaraan bermotor

Rp. 1.600.000.000

0523 Penjualan sewa beli

Rp. 17.000.000.000

0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih,

rusak, dihapuskan

Rp. 2.900.000.000

0530 Pendapatan sewa

Rp. 9.500.000.000

0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri

Rp. 4.200.000.000

0532 Sewa gedung, bangunan, gudang

Rp. 1.900.000.000

0533 Sewa benda-benda bergerak

Rp. 2.900.000.000

0533 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya

Rp.

500.000.000

0540 Pendapatan jasa I

Rp. 560.700.000.000

0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi

kesehatan lainnya

Rp. 12.000.000.000

0542 Pendapatan tempat hiburan, taman,

museum

Rp.

700.000.000

0543 Pendapatan surat keterangan, visa,

paspor dan SIM, STNK, BPKB

Rp. 130.000.000.000

0544 Pendapatan jasa pertanahan

Rp.

125.000.000

0545 Pendapatan hak dan perijinan

Rp. 245.000.000.000

0546 Pendaptan sensor, karantina,

pengawasan, pemeriksaan

Rp. 7.000.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerja

Rp. 4.000.000.000

0548 Pendapatan jasa kantor urusan agama

Rp. 6.000.000.000

0549 Pendapatan jasa bandar udara dan

pelabuhan

Rp. 31.000.000.000

0550 Pendapatan jasa II

Rp. 667.706.000.000

0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan

(jasa giro)

Rp. 40.000.000.000

0552 Pendapatan iuran hasil hutan, hasil

laut, royalti dan denda

Rp. 400.000.000.000

0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir

miskin

Rp. 4.200.000.000

0554 Pendapatan jasa kantor catatan sipil

Rp. 11.000.000.000

0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak

negara dengan surat paksa

Rp. 1.800.000.000

0556 Pendapatan uang pewarganegaraan

Rp. 3.000.000.000

0557 Bea lelang

Rp. 40.000.000.000

0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang

negara dan lelang negara

Rp. 50.000.000.000

0559 Pendapatan jasa lainnya

Rp. 117.000.000.000

0560 Pendapatan rutin dari luar negeri

Rp. 82.100.000.000

0561 Bea visa dan paspor

Rp. 58.000.000.000

0562 Bea konsuler

Rp. 9.448.500.000

0563 Bea maritim

Rp. 14.100.000.000

0566 Bea legalisasi surat-surat perdagangan

Rp.

1.500.000

0569 Penerimaan rutin luar negeri lainnya

Rp.

550.000.000

0580 Pendapatan penjualan, sewa dan jasa

swadana

Rp. 1.775.231.000.000

0581 Pendapatan penjualan swadana

Rp. 13.000.000.000

0582 Pendapatan sewa swadana

Rp. 1.500.000.000

0583 Pendapatan jasa swadana

Rp. 1.760.731.000.000

0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan

Rp. 32.089.000.000

0611 Legalisasi tanda tangan

Rp.

80.000.000

0612 Pengesahan surat di bawah tangan

Rp.

50.000.000

0613 Uang meja (leges) dan upah pada

panitera badan pengadilan

Rp. 2.100.000.000

0614 Hasil denda,denda tilang dan sebagainya

Rp. 12.000.000.000

0615 Ongkos perkara

Rp. 1.300.000.000

0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan

lainnya

Rp. 16.559.000.000

0710 Pendapatan dari investasi

Rp. 6.352.320.000.000

0711 Bagian laba dari BUMN

Rp. 3.352.320.000.000

0713 Pelunasan piutang (penerimaan

kembali pinjaman)

Rp. 2.828.080.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

0810 Pendapatan kembali belanja tahun

anggaran berjalan

Rp. 40.000.000,000

0811 Penerimaan kembali belanja

pegawai pusat

Rp. 2.000.000,000

0812 Penerimaan kembali belanja

pegawai daerah otonom

Rp. 3.000.000.000

0813 Penerimaan kembali belanja

pensiun

Rp. 2.000.000.000

0814 Penerimaan kembali belanja

rutin lainnya

Rp. 30.995.000.000

0815 Penerimaan kembali belanja

pembangunan rupiah lainnya

Rp. 2.000.000,000

0816 Pembetulan pembukuan PPN, PPh

Rp.

4.000.000

0817 Pembetulan pembukuan bea masuk

Rp
1.000.000

0820 Pendapatan kembali belanja tahun

anggaran yang lalu

Rp. 30.000.000.000

0821 Penerimaan kembali belanja

pegawai pusat

Rp. 5.500.000.000

0822 Penerimaan kembali belanja

pegawai daerah otonom

Rp. 2.500.000.000

0823 Penerimaan kembali belanja pensiun

Rp. 5.000.000,000

0824 Penerimaan kembali belanja rutin

Lainnya

Rp. 3.500.000,000

0825 Penerimaan kembali belanja

pembangunan rupiah lainnya

Rp. 13.485.000.000

Pembetulan pembukuan PPN-PPh

Rp. 15.000.000

0880 Pendapatan lain-lain Swadana

Rp. 5.000.000.000

0881 Pendapatan lain-lain swadana

Rp. 5.000.000.000

0890 Pendapatan lain-lain

Rp. 4.808.634.000,000

0891 Penerimaan kembali persekot,

uang muka gaji

Rp. 1.200.000.000

0892 Penerimaan denda keterlambatan

penyelesaian pekerjaan

RP. 19.000.000.000

0893 Penerimaan kembali, ganti rugi

atas kerugian yang diderita oleh

negara

Rp. 5.000.000.000

0894 Penerimaan kembali perhitungan

sisa lebih subsidi gaji PNS

daerah otonom berdasarkan SPM

nihil KPKN

Rp. 200.000.000.000

0895 Penerimaan hasil penjualan saham

Pemerintah pada BUMN

Rp. 3.184.525.000.000

0899 Pendapat anggaran lainnya

Rp. 1.398.909.000.000

Ayat (2)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas

← Pasal 2 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 4 →