Pasal 26

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 dan Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran sebagai partai politik oleh Departemen Kehakiman.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum.

(3) Pelanggaran...

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 huruf i dan huruf j dikenai sanksi administratif berupa dihentikannya bantuan dari anggaran negara.