Pasal 31

(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan

mencampuradukkan Wewenang apabila:

• menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan;

• tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26,

Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau

• bertentangan dengan AUPB.

(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan.