Pasal 48

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3),

Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (3), Pasal 35,

Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi

administratif berupa:

• teguran tertulis;
• pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
• pencabutan izin usaha.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.