Pasal 55

Ayat (1)

Konsultasi ini diperlukan agar penerbitan surat utang negara tepat

waktu dan tidak berakibat negatif terhadap kebijakan moneter

sehingga pelaksanaan penjualan surat utang tersebut dapat

dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar serta

menguntungkan Pemerintah.

Ayat (2)

Pelaksanaan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan

dengan komisi yang membidangi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

Ayat (3)

Apabila penerimaan negara dari pajak, laba, perusahaan negara, dan

sebagainya tidak cukup untuk membiayai pengeluaran negara

seluruhnya, kekurangan tersebut di atas ditutup dengan dana yang

berasal dari masyarakat, baik berupa pinjaman dalam negeri

maupun masyarakat luar negeri dengan menerbitkan surat-surat

utang negara.

Pembelian surat-surat utang negara oleh Bank Indonesia hanya

dapat dilakukan secara tidak langsung atau di pasar sekunder.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan surat utang negara yang diperlukan untuk

operasi pengendalian moneter dalam ayat ini adalah surat utang

negara berjangka pendek dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 16