PENEMPATAN TENAGA ASING

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1958

TENTANG

PENEMPATAN TENAGA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa untuk mendjamin bagian jang lajak dari kesempatan kerdja di Indonesia bagi warga Indonesia, perlu diadakan peraturan untuk mengawasi pemakaian tenaga bangsa asing di Indonesia;

Mengingat: pasal-pasal 28 ajat 1 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

Memutuskan: Menetapkan: Undang-undang tentang Penempatan Tenaga Asing.

Pasal 1.

Dalam Undang-undang ini jang dimaksudkan dengan:

• orang asing, ialah tiap orang bukan warganegara Republik Indonesia;
• pekerdjaan, ialah:

1. setiap pekerdjaan jang dilakukan dibawah perintah orang lain dengan menerima upah atau tidak;
2. setiap pekerdjaan jang didjalankan atas dasar borongan dalam suatu perusahaan, baik oleh orang jang mendjalankan pekerdjaan itu sendiri maupun oleh orang jang membantu orang jang mendjalankan pekerdjaan itu;

• madjikan, ialah setiap orang atau badan hukum, jang

www.djpp.depkumham.go.id

mempekerdjakan orang lain, atau djika madjikan berkedudukan diluar Indonesia wakilnja jang sah atau jang menurut kanjataan bertindak sebagai wakilnja, jang berkedudukan di Indonesia.

• Menteri, ialah Menteri Perburuhan.

Pasal 2.

1. Madjikan dilarang memperkerdjakan orang asing tanpa idzin tertulis dari Menteri.
2. Menteri dapat menundjuk pedjabat jang bertindak atas nama Menteri.
3. Bila pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, madjikan mempekerdjakan orang (orang) asing, mengenai orang (orang) asing ini madjikan jang bersangkutan dianggap telah memperoleh idzin selama waktu enam bulan.
4. Dalam hal termaksud pada ajat 3 madjikan jang bersangkutan berkewadjiban memberi laporan tentang orang-orang asing jang dipekerdjakannja serta pekerdjaan mereka masing-masing dalam waktu dan menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3.

1. Dalam mengambil keputusan untuk memberi idzin atau tidak, Menteri atau pedjabat tersebut pada pasal 2 ajat 2 berhak minta bantuan dari kalangan buruh dan madjikan atau orang-orang jang dipandangnja perlu.
2. Idzin diberikan dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan pasar kerdja serta aspirasi nasional untuk menduduki tempat-tempat jang penting dalam segala lapangan masjarakat jang disesuaikan dengan rentjana pendidikan kedjuruan dan retjana pembangunan jang konkrit.
3. Idzin tersebut berlaku untuk waktu jang ditentukan dalam idzin itu, waktu mana tiap-tiap kali dapat diperpandjang.
4. Idzin tersebut dapat diberikan untuk satu atau beberapa orang jang akan mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan atau untuk djabatan- djabatan tertentu.
5. Dalam idzin itu dapat ditetapkan sjarat-sjarat tertentu.
6. idzin dapat ditjabut kembali sewaktu-waktu, bilamana madjikan melanggar sjarat-sjarat jang ditetapkan.

Pasal 4.

www.djpp.depkumham.go.id

1. Terhadap penolakan permintaan idzin atau permintaan untuk memperpandjang waktu berlakunja idzin oleh pedjabat termaksud pada pasal , dalam waktu 60 hari terhitung mulai tanggal surat penolakan dapat diadjukan keberatan dengan surat kepada Menteri.
2. Surat keberatan itu harus memuat alasan-alasan mengapa penolakan, dianggap tidak betul dan disertai turunan surat keputusan penolakan.

Pasal 5.

1. Sebelum mengambil keputusan Menteri terlebih dahulu minta pertimbangan dari suatu dewan jang dibentuk untuk keperluan itu.
2. Dewan jang dimaksud pada ajat 1 bersifat interdepartemental dan terdiri dari wakil-wakil Kementerian Perburuhan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustruan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Pelajaran, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri.
3. Menteri dan dewan tersebut diatas, dalam soal-soal jang bersifat sosial, kulturil dan relegieus harus minta pertimbangan Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan Menteri Agama, dan pengeritan, bahwa dalam perbedaan pendapat soalnja harus diadjukan kepada Kabinet untuk diputuskan.
4. Segala sesuatu mengenai dewan ini diatur lebih landjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 6.

Madjikan jang mengadjukan permohonan membajar biaja-biaja jang akan ditetapkan lebih landjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7.

1. Barangsiapa diminta bantuannja oleh pedjabat termaksud pada pasal 2 atau dewan termaksud pasal-pasal 5, berkewadjiban untuk memberikannja, djika perlu dibawah sumpah.
2. Mereka jang memenuhi permintaan bantuan menerima penggantian kerugian dan ongkos djalan menurut peraturan jang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8.

www.djpp.depkumham.go.id

Barangsiapa jang didalam mendjalankan tugas kewadjibannja berdasarkan Undang-undang ini mengetahui sesuatu jang harus dirahasiakan, wajib merahasiakannja, ketjuali djika dalam mendjalankan tugas kewadjiban itu, ia perlu memberitahukannja.

Pasal 9.

1. Madjikan jang melanggar pasal 2 ajat 1 atau tidak memenuhi sjarat- sjarat termaksud pada pasal 3 ajat 4 atau tidak memenuhi kewadjiban termaksud pada pasal 2 ajat 4 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak- banjaknja sepuluh ribu rupiah.
2. Barangsiapa jang tidak memenuhi kewadjiban termaksud pada pasal 7, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanjak-banjaknya tiga ribu rupiah.

Pasal 10.

1. Barangsiapa dengan sengadja membuka rahasia jang dipertjajakan kepadanja menurut pasal 8, dihukum dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja enam bulan atau denda sebanjak-banjaknja dua puluh ribu rupiah.
2. Barangsiapa karena kechilafannja menjebabkan rahasia itu terbuka, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja sepuluh ribu rupiah.
3. Tidak ada tuntutan terhadap hal-hal pada ajat 1 dan 2 ketjuali djika ada pengaduan dari jang berkepentingan.

Pasal 11.

Hal-hal jang diantjam dengan hukuman pada pasal 9 dan 10 ajat 2 dianggap sebagai pelanggaran dan jang diantjam dengan hukuman pada

pasal 10 ajat 1 dianggap sebagai kedjahatan.

Pasal 12.

1. Apabila ketika diperbuat pelanggaran termaksud pada pasal 9 belum lewat waktu dua tahun semendjak jang melanggar dikenakan hukuman jang tidak dapat diubah lagi karena pelanggaran jang sama, maka hukuman setinggi-tingginja jang tersebut pada pasal itu dapat ditambah sepertiga.
2. Terhadap pelanggaran jang terulang untuk kedua kalinja atau seterusnja, tiap-tiap kali terdjadi dalam waktu lima tahun, setelah

www.djpp.depkumham.go.id

hukuman jang terachir tidak dapat diubah lagi, hanja didjatuhkan hukum kurungan.

Pasal 13.

1. Djika sesuatu hal jang diantjam dengan hukuman dalam Undang- undang ini dilakukan oleh sesuatu badan hukum atau perserikatan, maka tuntutan ditundjukan serta hukuman didjatuhkan terhadap pengurus atau pemimpin-pemimpin badan hukum atau perserikatan itu.
2. Djika pemimpin badan hukum atau perserikatan dipegang oleh badan hukum atau perserikatan lain, maka ketentuan pada ajat 1 berlaku bagi pengurus badan hukum atau perserikatan jang memegang pimpinan itu.

Pasal 14.

1. Selain dari pada pegawai-pegawai jang pada umumnja diwadjibkan mengusut perbuatan-perbuatan jang dapat dikenakan hukuman, diwadjibkan djuga mengusut perbuatan-perbuatan jang dapat dikenakan hukuman menurut Undang-undang ini, pegawai-pegawai Kementerian Perburuhan jang ditundjuk oleh Meteri.
2. Pegawai-pegawai termaksud pada ajat 1 berkuasa untuk minta lihat semua surat-surat jang dipandangnja perlu untuk mendjalankan tugasnja dan mereka berhak memasuki semua tempat, dimana didjalankan atau dapat diduga didjalankan hal-hal jang dapat dikenakan hukuman menurut Undang-undang ini.
3. Djikalau pegawai-pegawai termaksud pada ajat 1 ditolak untuk memasuki tempat-tempat termaksud pada ajat 2, walaupun telah menundjukkan surat keterangan atau surat perintah jang berkenaan dengan tugasnja, maka mereka dapat minta bantuan polisi, agar dapat memasuki tempat-tempat tersebut.

Pasal 15.

Undang-undang ini tidak berlaku untuk pegawai diplomatik dan konsuler dari perwakilan Negara Asing.

Pasal 16.

www.djpp.depkumham.go.id

Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Penempatan Tenaga Asing" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta pada tanggal 19 Nopember 1958. Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Perburuhan,

SAMJONO.

Diundangkan Menteri Kehakiman, pada tanggal 19 Djanuari 1958. G. A. MAENGKOM. Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGKOM.

www.djpp.depkumham.go.id