Pasal 1

Menteri Keuangan diberi kuasa, untuk membiayai anggaran belanja tahun

1956, mengambil uang muka pada Bank Indonesia lebih daripada batas

yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Pokok Bank

Indonesia 1953, sampai jumlah sedemikian, hingga hutang Pemerintah

pada Bank tersebut dalam tahun 1956 berjumlah sebesar besarnya Rp

6.700 juta, dengan ketentuan, bahwa jumlah maksimum itu dapat

dikurangi dengan hasil-hasil tindakan-tindakan baru yang akan diambil

oleh Pemerintah dalam tahun 1956.