Pasal 48

(1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertugas:

• menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
• memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
• menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
• menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi;
• menyampaikan informasi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat;
• menyampaikan informasi penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan secara berkala dan setiap saat pada masa penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat;
• melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; dan
• melakukan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

(2) Selain . . .

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki kewenangan untuk mengerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.