Pasal 28

(1) Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau badan hukum

setelah memperhatikan pengumuman permohonan hak PVT dapat mengajukan secara tertulis pandangan atau keberatannya atas permohonan hak PVT yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya.

(2) Dalam hal terdapat panangan atau keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kantor PVT segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan atau keberatan tersebut kepada yang mengajukan permohonan hak PVT.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Pemohon hak PVT berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan

penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut kepada Kantor PVT.

(4) Kantor PVT menggunakan pandangan, keberatan, dan sanggahan serta

penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam memutuskan permohonan hak PVT.

Bagian Kedua …

Bagian Kedua Pemeriksaan