Pasal 19

(1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan

paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

(3) Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden.

(4) Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal:

• terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan; atau

• diperlukan . . .

• diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.

(5) Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

(6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.