Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah.

1. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964

Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan

Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Tentang Pembentukan

Daerah ...

PRESIDEN

Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I

Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi undang-undang.

1. Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten

Mamuju adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.

1. Kabupaten Mamasa adalah Daerah Otonom sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi

Sulawesi Selatan.

1. Kabupaten Mamuju Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju

Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.