Pasal 5

(1) Pelanggaran hukum disiplin prajurit meliputi pelanggaran hukum

disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.

(2) Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan

yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah

kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan

prajurit.

(3) Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap

perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan

sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

(4) Penentuan penyelesaian secara hukum disiplin prajurit tersebut pada

ayat (3) merupakan kewenangan Perwira Penyerah Perkara yang

selanjutnya disingkat Papera setelah menerima saran pendapat

hukum dari Oditurat.