Pasal 7

(1) Penanggung jawab adalah pimpinan

kesekretariatan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau pejabat yang ditunjuk pembina.

(2) Penanggung jawab mempunyai tugas:

• mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;
• melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
• melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.

(3) Menteri yang bertanggung jawab di bidang

pendayagunaan aparatur negara bertugas:

• merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik;
• memfasilitasi lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antarpenyelenggara yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme yang ada; dan
• melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

(4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:

• mengumumkan kebijakan nasional tentang pelayanan publik, hasil pemantauan dan evaluasi kinerja, serta hasil koordinasi;
• membuat peringkat kinerja penyelenggara secara berkala; dan
• memberikan penghargaan kepada penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Organisasi Penyelenggara