Pasal 60

(1) Peraturan pemerintah mengenai ruang lingkup

pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (6) harus ditetapkan paling lambat 6

(enam) bulan sejak Undang-Undang ini

diundangkan.

(2) Peraturan pemerintah mengenai sistem pelayanan

terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan

sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(3) Peraturan pemerintah mengenai pedoman

penyusunan standar pelayanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) harus ditetapkan

paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-

Undang ini diundangkan.

(4) Penyelenggara . . .

(4) Penyelenggara harus menyusun, menetapkan, dan

menerapkan standar pelayanan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan pemerintah mengenai pedoman penyusunan standar pelayanan diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Peraturan pemerintah mengenai proporsi akses dan

kategori kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang- Undang ini diundangkan.

(6) Peraturan pemerintah mengenai tata cara

pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang- Undang ini diundangkan.

(7) Peraturan presiden mengenai mekanisme dan

ketentuan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang- Undang ini diundangkan.