Pasal 50

(1) Penyelenggara wajib memutuskan hasil

pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

(3) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi,

keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu pembayarannya.

(4) Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna

membayar ganti rugi.

(5) Dalam hal penyelesaian ganti rugi, ombudsman

dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus.

(6) Ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

(7) Dalam melaksanakan ajudikasi khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mekanisme dan tata caranya diatur lebih lanjut oleh peraturan ombudsman.

(8) Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden.

(9) Penyelenggara . . .

(9) Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan

keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan.

Bagian Keempat Pelanggaran Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik