Pasal 30

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin

kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

(2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan

penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

(4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang

lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.

(5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang

lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.

(6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang

lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

(7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman

modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :

• penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;

• penanaman . . .

• penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
• penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
• penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
• penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
• bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

(8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman

modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.

(9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di

bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.